Setiap negara di dunia memiliki perbatasan
berdasarkan beragam kriteria. Namun, batas politik suatu negaralah yang paling
sering memicu perdebatan. Beberapa kasus bahkan menyulut pecahnya konflik
bersenjata antara dua negara yang masih terus berlangsung hingga saat ini.
Situs penyenarai Listverse merangkum daftar 10 Sengketa Perbatasan Paling
Kontroversial yang masih terjadi sampai sekarang.
10. Abkhazia dan Ossetia Selatan
Negara yang terlibat konflik : Georgia vs
Republik Abkhazia dan Republik Ossetia Selatan
Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah dua
negara republik pecahan Georgia di Kaukasus. Keduanya telah berupaya melepaskan
diri dari Georgia sejak tahun 1920-an. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917,
Abkhazia dan Ossetia Selatan ditetapkan sebagai dua republik otonom yang
merupakan bagian dari Georgia dan termasuk di dalam wilayah Uni Soviet. Namun
setelah perang tahun 1920-an, Abkhazia dan Ossetia Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya
pada 1923 dan 1922. Masalah kedaulatan keduanya semakin kompleks di masa
keruntuhan Uni Soviet dan Georgia mendeklarasikan independensinya yang akhirnya
berujung pada perang di tahun 1992 dan 2008. Rusia pada akhirnya mengakui kedua
republik tersebut sebagai negara yang terpisah dan berdiri sendiri. Namun PBB,
Uni Eropa dan NATO menolak mengakui kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan.
9. Kosovo
Negara yang terlibat konflik : Republik
Serbia dan Republik Kosovo
Keruntuhan negara sosialis di tahun 1990-an
juga berpengaruh pada Yugoslavia. Pada masa keruntuhan Yugoslavia, terbentuk
lima negara baru; Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, dan
Republik Federasi Yugoslavia yang menaungi daerah otonomi Kosovo. Pada tahun
1998-1999 pecah perang ketika "Kosovo Liberation Army" menuntut
kemerdekaan dari RF Yugoslavia. Setelah perang berakhir, RF Yugoslavia melepas
semua klaimnya atas Kosovo dan menerimanya sebagai wilayah yang diawasi PBB.
Pada tahun 2006, RF Yugoslavia pecah menjadi
Serbia dan Montenegro, sementara Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari
Serbia pada 17 Februari 2008 dengan memilih Pristina sebagai ibukota. Kosovo
diakui secara resmi sebagai sebuah negara oleh 80 negara anggota PBB plus
Taiwan. Meski telah menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, status Kosovo sampai
saat ini masih belum diakui sebagai negara berdaulat secara sepenuhnya.
8. Sahara Barat
Negara yang terlibat konflik : Kerajaan
Maroko vs Republik Demokratik Arab Sahrawi
Sahara Barat berada di wilayah Afrika yang
dikelilingi Maroko, Algeria, dan Mauritania. Wilayahnya sebagian besar terdiri
atas padang pasir sehingga populasinya pun hanya sekitar 500 ribu penduduk yang
sebagian besar tinggal di kota. Pada awalnya, Sahara Barat berada di bawah
kekuasaan Imperium Spanyol.
Namun setelah Kesepakatan Madrid pada tahun
1975, ketika Spanyol sepakat untuk mengakhiri keberadaannya di wilayah itu,
Sahara Barat diklaim oleh Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS).
Sebanyak 20-25% wilayah Sahara Barat berada di bawah kekuasaan RDAS sementara
Maroko mengontrol selebihnya. Kekuasaan RDAS diakui oleh 58 provinsi sedangkan
22 provinsi lain menarik dukungan meerka dan 12 lainnya baru akan menentukan
sikap setelah referendum PBB. Namun hingga saat ini, PBB tidak mengakui Sahara
Barat sebagai negara berdaulat di bawah pemerintahan RDAS.
7. Gibraltar
Negara yang terlibat konflik : Kerjaan
Spanyol vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Wilayah Gibraltar telah jadi sengketa sejak
bertahun-tahun lalu. Posisinya yang strategis di Selat Gibraltar memungkinkan
akses ke Laut Tengah dan Suez, yang merupakan jalur penting pelayaran dan
perdagangan internasional. Saat ini, kendali militer selat itu dipegang oleh
Inggris dan Maroko meskipun Spanyol memiliki pangkalan militer yang cukup besar
di area yang sama.
Awalnya, Gibraltar dikuasai oleh kekuatan
Anglo-Belanda pada tahun 1704. Kemudian pada tahun 1713 Spanyol menyerahkannya
pada Inggris melalui Perjanjian Utrecht. Sejak itu, Spanyol tiga kali berusaha
mengambil alih kembali Gibraltar namun tidak berhasil. Referendum yang diadakan
pada 1967 dan 2002 yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah itu ke Spanyol,
justru menghasilkan sebaliknya, 99% penduduk memilih untuk tetap berada di
bawah kekuasaan Inggris. Memang tidak ada ketegangan berarti antara Spanyol dan
Inggris terkait klaim wilayah ini, namun Spanyol tetap tidak mau melepaskan
kekuasaan politiknya atas Gibraltar.
6. Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich
Selatan
Negara yang terlibat konflik : Republik
Argentina vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Kepulauan ini terkait erat dengan Kepualaun
Falkland yang juga menjadi sumber keretakan hubungan Argentina dan Inggris.
Sejak James Cook mendarat di Georgia Selatan pada tahun 1775 dan Kepulauan
Sandwich pada tahun 1908, Inggris menganeksasi keduanya pada 1908. Sedangkan
Argentina mengklaim kekuasaannya berdasarkan keberadaan perusahaan penangkapan
paus yang mulai beroperasi tahun 1908 di Georgia Selatan, namun telah
menandatangani perjanjian sewa kepada pemerintah Kepulauan Falkland sejak tahun
1906. Pada tahun 1985, Georgia Selatan dan Kepualauan Sandwich Selatan resmi
menjadi wilayah luar negeri Inggris. Namun Argentina tetap melanjutkan klaim
kedaulatannya atas kedua wilayah kepualauan itu. Perkembangan terbaru pada
tahun 2010, Presiden Venezuela, Hugo Chavez, menelpon Ratu Elizabeth II untuk
menyerahkan Georgia Selatan dan Kepulauan Falkland kepada Argentina.
5. Tibet
Negara yang terlibat konflik : Pemerintah
Adminsitrasi Tibet vs Republik Rakyat China
Sejarah kedaulatan Tibet terentang panjang
sejak abad 13. Secara hukum, pemerintah Republik Rakyat China (RRC) melihat
Tibet sebagai bagian tak terpisahkan sejak Dinasti Yuan. Fakta ini didukung
peta kuno dan negara-negara lain sehingga menjadikan Tibet sebagai wilayah
otonom China. Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan Perancis serta banyak
negara lain mengakui Tibet sebagai bagian dari China.
Akar konflik yang terus berlanjut hingga saat
ini terjadi saat Invasi China ke Tibet pada tahun 1950, ketika pemerintahan
baru komunis memulai "Pembebasan Seluruh Wilayah China" sehingga
menimbulkan pecahnya perang. Setalah perang berakhir, Pemerintah Administrasi
Tibet (PAT), yang diwakili Dalai Lama, menyerahkan Tibet kepada China dengan 17
poin kesepakatan. Namun, delegasi Tibet dipaksa menandatangani kesepakatan
tersebut. Hingga saat ini PAT berada di pengasingan di India dan tidak ada
tanda-tanda Tibet akan memperoleh kemerdekaannya.
4. Siprus
Negara yang terlibat konflik : Republik
Siprus vs Republik Turki Siprus Utara
Siprus merupakan kelanjutan konflik Yunani
dan Turki di era modern. Konflik kedua negara sendiri telah berlangsung selama
berabad-abad. "Kepemilikan" Siprus selalu berpindah tangan antara
Turki dan Inggris sepanjang sejarah sejak pertama kali dikuasai Kekaisaran
Turki Ottoman. Diantara penguasaan kedua negara tersebut, muncul pula beberapa
kali pemberontakan yang mendukung kedaulatan penuh dari salah satu negara.
Salah satunya dilakukan kelompok perlawanan Siprus Turki EOKA yang menginginkan
penyatuan Siprus dengan Turki.
Dari sekian lama pergolakan yang masih
terjadi hingga sekarang, Turki menguasai 37% bagian utara pulau tersebut dan
mengklaim secara de facto berdirinya Republik Turki Siprus Utara. Meski begitu,
pertempuran antara Yunani dan Siprus Turki masih jadi pemandangan harian hingga
saat ini. Inggris, Yunani, dan Turki pun harus meminta NATO untuk turut menjaga
perdamaian. Sementara di sisi lain, hanya Turki yang mengakui Republik Turki
Siprus Utara sebagai sebuah negara dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda
pulau tersebut akan bersatu dalam sebuah negara utuh.
3. Kepulauan Falkland
Negara yang terlibat konflik: Republik
Argentina vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Kepualauan ini berkaitan erat dengan Georgia
Selatan, namun dengan banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Inggris dan
Argentina telah men-sengketakan Falkland sejak ratusan tahun lalu. Inggris
telah mengklaim kedaulatannya atas Falkland sejak tahun 1690 serta mencoba
menguatkannya secara de facto sejak 1833. Argentina mulai mempersengkatakan
kepemilikan Falkland sebelum tahun 1833 ketika kepualauan tersebut berada di
bawah kekuasaannya meski hanya dalam waktu singkat.
Perancis adalah negara pertama yang menguasai
Falkland, setelah itu kekuasaan kerap berpindah diantara Spanyol, Inggris dan
Argentina sampai tahun 1833, saat Inggris mengklaim kedaulatannya dan mengusir
Argentina. Kepulauan itu akhirnya berada dalam kekuasaan Inggris sampai tahun
1982 ketika Argentina melakukan invasi sekaligus memulai Perang Falkland.
Hingga saat ini, Falkland tetap berada di bawah penguasaan Inggris namun
Argentina tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskan klaimnya atas kepulauan yang
sama.
2. Taiwan
Negara yang terlibat konflik : Republik
Rakyat China vs Republik China (Taiwan)
Berbeda dengan Tibet, Republik China - lebih
dikenal dengan nama Taiwan - memperoleh dukungan internasional atas
keputusannya memisahkan diri dari Republik Rakyat China (RRC). Beberapa negara
bahkan menyarankan untuk menanggalkan nama China dan menggantinya menjadi
Republik Taiwan untuk melepaskan hubungan dari negara komunis itu. Sebelum
Perang Dunia (PD) 2, Taiwan dimiliki oleh Jepang sedangkan nama Republik China
mengacu pada negeri China daratan. Setelah PD 2, Jepang menyerahkan Taiwan
kepada Republik China.
Namun karena perang saudara yang terjadi
antara RRC dan Republik China, kepemilikan Taiwan pun jadi tidak jelas sehingga
pada akhirnya mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara berdaulat yang
terlepas dari RRC yang menguasai China daratan. RRC menolak mengakui Taiwan
sebagai sebuah negara dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan
negara-negara yang mengakui Taiwan. Sampai sekarang, Taiwan belum memperoleh
pengakuan penuh sebagai sebuah negara. Hanya 23 negara yang menjalin hubungan
diplomatik resmi dengan negara pulau itu sementara negara lainnya, meskipun
mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, memilih untuk menjalin hubungan
diplomatik tidak resmi.
1. Palestina
Negara yang terlibat konflik : Palestina vs
Israel
Konflik Palestina - Israel yang telah
berlangsung selama ribuan tahun menjadi konflik paling populer yang layak jadi
pemuncak daftar ini. Terlepas dari sejarah sengketa yang berbasis agama,
konflik kedua negara di era modern dimulai pasca PD 2 dan genosida yang
dilakukan Nazi terhadap bangsa Yahudi. Ketika kamp-kamp konsentrasi Yahudi
dibebaskan, ribuan Yahudi yang memerlukan tempat tinggal berbondong-bondong
secara massal ke Palestina yang ketika itu populasinya didominasi bangsa Arab.
Konflik pun mulai pecah dan PBB mencoba
menengahi dengan mengajukan Rencana Pembagian Palestina menjadi dua negara
terpisah, masing-masing satu untuk bangsa Arab dan Yahudi dengan Yerusalem
sebagai kawasan netral yang berada di bawah pengawasan PBB. Pada 14 Mei 1948
bangsa Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan sekaligus mendirikan negara Israel.
Keesokan harinya, Mesir, Syria, Lebanon, dan Iran menggempur Israel yang
menandakan dimulainya Perang Arab-Israel. Setahun kemudian diberlakukan
gencatan senjata dan perbatasan sementara ditetapkan. Yordania mengambil alih
wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur sedangkan Mesir menguasai Jalur Gaza.
Masalah berikutnya muncul pada tahun 1956
saat Krisis Terusan Suez ketika Israel yang dibantu Spanyol dan Inggris
menginvasi Semenanjung Sinai. Pada tahun 1966, hubungan Dunia Arab dengan
Israel semakin memburuk yang berujung pada pecahnya Perang Enam Hari pada tahun
1967. Setelah perang usai, Israel berhasil mengambil alih Jalur Gaza dan
Semenanjung Sinai dari Mesir, Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania
serta Dataran Tinggi Golan dari Syria. Enam tahun kemudian, Perang Yom Kippur
pecah dan hubungan Israel dengan negara-negara Arab semakin memburuk.
Tahun 1988, Palestine Liberation Organization
(PLO) mendeklarasikan berdirinya negara Palestina namun mereka tidak memegang
kontrol wilayah Palestina. Sejak saat itu, PLO terus memperjuangkan kemerdekaan
Palestina berdasarkan perbatasan yang pernah ditetapkan di tahun 1967. Saat
ini, Liga Arab, dan sebagian besar negara-negara di Amerika Selatan, Afrika dan
Asia mengakui negara Palestina. Sedangkan negara-negara Eropa dan Amerika Utara
bersikap sebaliknya. Tahun ini PBB berencana menyelenggarakan pemungutan suara
mengenai status negara Palestina.
No comments:
Post a Comment